WICARA.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri agenda silaturahmi Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel, Sabtu, 18 April 2026.

Kegiatan yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang dikenal dengan sapaan Gus Ipul.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri.

Andi Bukti menegaskan bahwa pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program sosial dapat berjalan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, ada beberapa isu utama yang dibahas dalam forum tersebut, sebagaimana dipaparkan langsung oleh Menteri Sosial RI. Sejumlah poin penting itu mencakup penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program Sekolah Rakyat, dan percepatan penurunan angka kemiskinan.

Menurut Andi Bukti, keberadaan DTSEN sangat vital karena menjadi dasar dalam menghadirkan data yang akurat dan mutakhir untuk penyaluran bantuan sosial.

Ia menyebut, Pemerintah Kota Makassar saat ini juga tengah menyiapkan uji coba digitalisasi data bantuan sosial sebagai bagian dari pembenahan sistem pendataan.

Tahap awal yang dilakukan, lanjutnya, adalah menyiapkan agen pendata yang nantinya diperkuat melalui bimbingan teknis agar proses pendataan di lapangan lebih optimal.

Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan validitas data penerima bantuan sosial di Makassar, sehingga program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Setelah proses bimbingan teknis selesai, tim pendata akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pembaruan data penerima manfaat.

Sementara itu, dalam forum tersebut Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memaparkan berbagai program strategis Kementerian Sosial, mulai dari rencana Sekolah Rakyat, penyaluran bantuan sosial, hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pengelolaan data bansos kini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), dan terus diperbarui untuk memastikan ketepatan penerima manfaat.

Melalui sistem tersebut, pemerintah ingin menekan potensi kesalahan penyaluran bantuan agar distribusi bansos semakin akurat.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah, disertai keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi prosesnya.

Selain itu, masyarakat disebut tetap memiliki ruang untuk mengajukan keberatan apabila merasa layak menerima bantuan namun belum terdata. Mekanisme usul dan sanggah, kata Gus Ipul, menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah.