WICARA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Prof. Dr. H. A. M. Nurdin Halid, menerima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Bone di ruang Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2026

Rombongan DPRD Kabupaten Bone dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bone, Irwandi Burhan. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Bone menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Bone.

Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain transparansi pembangunan gerai KDKMP, lambatnya progres pembangunan, kendala pengadaan lahan untuk gerai, serta adanya pemotongan anggaran Dana Desa yang disebut mencapai Rp500 juta per tahun.

Ketua Komisi I DPRD Bone juga menjelaskan bahwa progres pembangunan KDKMP di Bone masih berjalan lambat. Dari total 372 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone, baru sekitar 80 gerai KDKMP yang telah terbangun.

Menanggapi aspirasi tersebut, Nurdin Halid menjelaskan bahwa KDKMP yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, KDKMP menjadi salah satu instrumen ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Nurdin menilai kebijakan Presiden tentang KDKMP juga merupakan pengejawantahan dari ekonomi Pancasila. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Terkait implementasi di lapangan, Dirut PT Agrinas Pangan saat RDP dengan Komisi VI bersama Kementerian Koperasi menjelaskan bahwa anggaran pembangunan gerai KDKMP sebesar Rp1,6 miliar per gerai,” ujar Nurdin Halid.

Sebagai pimpinan Komisi VI DPR RI, Nurdin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program KDKMP. Ia mengaku secara langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak di daerah pemilihan, khususnya ke gerai-gerai KDKMP yang sedang dalam proses pembangunan.

“Saya selalu menyempatkan diri melakukan sidak di daerah pemilihan, langsung ke gerai-gerai KDKMP yang sementara dalam proses pembangunan. Saya juga menyampaikan kepada kepala desa dan pengurus KDKMP bahwa program ini harus didukung dan disukseskan karena berdampak langsung secara ekonomi kepada masyarakat desa,” jelasnya.

Nurdin menegaskan, berbagai persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat Bone akan menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR RI.

“Terkait beberapa masalah dalam proses pelaksanaan program KDKMP di lapangan yang menjadi aspirasi masyarakat, ini akan menjadi catatan dan akan kami sampaikan pada rapat-rapat Komisi VI DPR RI dengan mitra terkait,” tutup Nurdin Halid.