Bone Jadi Percontohan Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan di Sulawesi Selatan

WICARA.CO.ID, MAKASSAR — Kabupaten Bone dinilai dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan dalam mengembangkan tata kelola perkebunan berkelanjutan. Hal tersebut tergambar dari hasil penilaian awal Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) yang menempatkan Bone mendekati kategori baik atau Grade B.

Hasil penilaian tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Hasil Uji Coba IYB yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Landscape Alliance, nama operasional CIFOR dan ICRAF, di Makassar, Selasa, 14 Juli 2026.

Dalam penilaian itu, rata-rata kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Selatan masih berada pada Grade C. Kategori tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang diterapkan sudah cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan pada sejumlah indikator lingkungan, sosial-ekonomi, dan tata kelola.

IYB merupakan sistem penilaian nasional yang dikembangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mengukur tingkat keberlanjutan pembangunan di tingkat kabupaten. Pada tahap awal, sistem ini difokuskan pada sektor perkebunan.

Indikator penilaian IYB disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Hasil penilaiannya ditampilkan dalam bentuk peringkat mulai dari Grade D, yang berarti membutuhkan perhatian khusus, hingga Grade A sebagai kategori sangat baik.

Pencapaian Bone dinilai penting karena kabupaten tersebut memiliki tiga komoditas perkebunan utama, yakni kelapa, kakao, dan kopi. Ketiga komoditas tersebut menempatkan Bone pada posisi strategis dalam rantai pasok komoditas perkebunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Bone juga menjadi satu dari empat kabupaten di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi uji coba penerapan IYB. Tiga daerah lainnya adalah Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan.

Dalam proses uji coba, Pemerintah Kabupaten Bone bersama para pemangku kepentingan lokal terlibat aktif dalam menyesuaikan indikator IYB dengan karakteristik serta kondisi nyata di lapangan. Pelibatan tersebut dimaksudkan agar sistem penilaian tidak hanya menggunakan ukuran nasional, tetapi juga mempertimbangkan tantangan dan potensi daerah.

Proses itu menghasilkan Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report tingkat yurisdiksi. Laporan tersebut menjadi salah satu laporan keberlanjutan kabupaten yang pertama disusun di Sulawesi Selatan.

Selain memaparkan hasil penilaian, para pemangku kepentingan di Bone juga merumuskan sejumlah aksi prioritas. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan indikator-indikator yang masih lemah sehingga hasil penilaian dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program konkret di lapangan.

Buka Akses Pasar dan Investasi Hijau

Penerapan IYB dinilai dapat membuka peluang strategis bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani. Sistem ini dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perkebunan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Daerah yang mampu menunjukkan capaian keberlanjutan juga berpeluang mendapatkan insentif fiskal maupun nonfiskal, sekaligus menarik investasi hijau dari lembaga pembangunan dan mitra internasional.

Bagi petani, penerapan tata kelola berbasis yurisdiksi dapat membuka akses terhadap pasar global yang mensyaratkan komoditas bebas deforestasi. Pendekatan yurisdiksi juga dapat mengurangi beban petani karena pembuktian keberlanjutan tidak hanya mengandalkan sertifikasi yang harus ditanggung secara individual.

Dalam pengembangan IYB secara nasional, Landscape Alliance tergabung dalam tim teknis yang mendukung penyusunan metodologi, mulai dari perancangan indikator hingga pembangunan sistem pengelolaan data.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari proyek riset-aksi Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia atau Land4Lives yang dilaksanakan dengan dukungan Pemerintah Kanada.

Ke depan, IYB diproyeksikan dapat diterapkan di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Cakupan penilaiannya juga berpeluang diperluas ke sektor lain di luar perkebunan.

Bagi Kabupaten Bone, hasil penilaian tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat pembangunan perkebunan berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil penilaian tidak berhenti sebagai angka dan laporan, tetapi menjadi dasar penyusunan kebijakan, penganggaran, serta pelaksanaan program yang berdampak langsung kepada masyarakat dan lingkungan.

Land4Lives merupakan proyek riset-aksi yang mendukung penguatan tata kelola bentang lahan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dengan dipimpin oleh Landscape Alliance.

Landscape Alliance adalah nama operasional dari Center for International Forestry Research dan International Centre for Research on Agroforestry. CIFOR dan ICRAF merupakan organisasi internasional independen sekaligus pusat penelitian yang tergabung dalam jaringan CGIAR.

Leave a Reply