WICARA.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, dalam meninjau langsung kawasan permukiman padat yang terletak di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, tepatnya di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, pada Jumat (6/3/2026).

Kunjungan ini menjadi bagian dari pemantauan kondisi kawasan yang dinilai kumuh dan membutuhkan penanganan serius dalam program penataan permukiman perkotaan. Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Pannampu. Mereka melihat langsung kondisi rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan yang sempit, serta kepadatan tinggi yang terjadi di kawasan tersebut.

Beberapa bangunan terlihat berdiri sangat dekat satu sama lain, menunjukkan tantangan besar dalam penataan kawasan ini, terutama terkait dengan masalah sanitasi, drainase, dan kualitas hunian yang layak.

Selain memantau kondisi fisik kawasan, rombongan juga berdialog dengan warga setempat untuk mendengar langsung kehidupan mereka di lokasi tersebut. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, yang turut mendampingi dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa kunjungan Wamen PKP bertujuan untuk melihat langsung kondisi kawasan kumuh di Kecamatan Tallo.

Pemerintah Kota Makassar mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan dari pemerintah pusat. “Hari ini, Pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kami juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut,” ujar Mahyuddin.

Pembangunan hunian vertikal dianggap sebagai salah satu solusi untuk menata kawasan permukiman padat serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang tinggal di area dengan keterbatasan lahan. Dengan konsep hunian vertikal, diharapkan penataan kawasan menjadi lebih tertata dan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga, terutama yang berada di kawasan padat penduduk sekitar Pasar Pannampu.

Pemerintah Kota Makassar juga berharap kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh ini, sehingga program penataan permukiman dapat segera terlaksana.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK). Kondisi permukiman yang padat berdampak pada kualitas hunian, dengan 117 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Jumlah kepala keluarga yang menempati rumah tersebut tercatat 154 KK, dengan sekitar 575 jiwa yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Pemerintah juga telah mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 20 unit rumah dengan anggaran Rp400.000.000. Pada tahun 2026, pemerintah kembali merencanakan penanganan 10 unit rumah yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.

Selain penanganan RTLH, pemerintah juga akan melakukan peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut, seperti perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase yang akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diharapkan langkah ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengurangi potensi genangan air, serta menciptakan kawasan hunian yang lebih tertata dan layak bagi masyarakat di kawasan tersebut.