WICARA.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih responsif serta solutif. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah bekerja aktif di lapangan dan tidak membiarkan persoalan berlarut tanpa penyelesaian.

Arahan itu disampaikan Munafri di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026), bertepatan dengan pelantikan 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar. Dalam kesempatan tersebut, ia memberi ultimatum kepada seluruh SKPD agar tidak lagi menunda pekerjaan maupun program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Munafri menekankan bahwa reposisi atau pergeseran jabatan merupakan hal lazim dalam birokrasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja. Namun, ia mengingatkan setiap pejabat yang mendapat amanah baru harus segera beradaptasi, memastikan transisi dari pekerjaan lama ke tugas baru berjalan cepat dan rapi, sehingga tidak menimbulkan kekosongan kinerja atau hambatan administratif.

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa,” tegasnya. Ia menuntut perpindahan tugas dilakukan lebih cepat dan langsung memberikan dampak nyata bagi pembangunan, khususnya pada isu-isu lapangan yang menyangkut pelayanan publik dan keluhan warga.

Menurut Munafri, Makassar adalah “rumah besar” yang harus dijaga dan dibangun secara kolaboratif. Karena itu, SKPD diminta fokus pada program utama di masing-masing bidang serta memastikan aspirasi warga diterjemahkan menjadi layanan yang prima, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.

Munafri juga menekankan pentingnya manajemen team building dalam setiap OPD. Ia meminta seluruh bidang di dalam organisasi bekerja saling menopang, agar output maksimal dan outcome target OPD dapat dicapai. Para pejabat yang dilantik diminta memberi dukungan konkret terhadap capaian unit kerja masing-masing.

Dalam pelantikan kali ini, Munafri menyinggung dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ia menegaskan hal itu berkaitan langsung dengan banyaknya program prioritas pembangunan yang berada di sektor tersebut. Ia menolak adanya pekerjaan yang berhenti karena keraguan, human error, atau ketidaksinkronan arah kerja.

Ketua Golkar Makassar itu menambahkan, sejumlah jabatan di lingkup PU yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas perlu segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lebih cepat. Menurutnya, percepatan ini penting untuk mencegah penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran yang berujung pada kejar-kejaran serapan.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” ujarnya. Ia mengakui masih ada posisi strategis yang harus segera diisi, termasuk proses pengajuan pertimbangan teknis (pertek), serta memastikan simulasi penempatan pejabat terus dilakukan agar tidak ada jabatan kosong terlalu lama.

Munafri juga menyebut pengisian jabatan kepala sekolah dan kepala puskesmas dalam waktu dekat menjadi perhatian serius. Ia menegaskan ritme kerja pemerintahan harus dipercepat, sebab kelengahan di awal akan berdampak pada kekacauan di tahap berikutnya.

Selain percepatan kerja, Munafri mengingatkan pentingnya soliditas organisasi. Ia menilai persoalan internal tidak bijak diumbar ke publik dan meminta setiap OPD menyelesaikan masalah secara internal, seraya membangun pola kepemimpinan yang kuat agar gerak organisasi masif hingga ke level terbawah.

Perhatian khusus turut diarahkan kepada jajaran yang bertugas di wilayah. Munafri mengingatkan masalah kecil di tingkat bawah dapat berkembang menjadi persoalan besar jika lambat ditangani. Karena itu, penataan menyeluruh diperlukan untuk mencegah praktik pembiaran dan tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan pemerintah daerah.

Pada sektor kesehatan, Munafri menyoroti pelayanan di RSUD Daya. Ia menegaskan rumah sakit daerah merupakan wajah layanan kesehatan pemerintah, sehingga harus terus bertumbuh dengan peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan sistem administrasi, serta penguatan infrastruktur. Ia juga meminta jajaran RSUD Daya memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Di akhir arahan, Munafri mengingatkan pelantikan didahului pengambilan sumpah yang menurutnya bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral. Ia menegaskan hak dan kewajiban dalam jabatan harus dijalankan seimbang sesuai aturan, tidak hanya menuntut hak namun mengabaikan kewajiban.

Dalam kesempatan itu pula, Munafri mempercayakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Pemerintah Kota Makassar. Pelantikan turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPD Pemkot Makassar. (*)

Nama-nama yang Dilantik :

1. dr. Reini Meilani Isbarch, Wakil Direktur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar

2. Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

3. Muhammad Amin, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

4. Suriady, Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

5. Rismawati Hamid, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

6. Achmad Rivaldy Rizal, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

7. Arie Satriadi Sadewa, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Makassar

8. Fitriah Ramadhani, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

9 Islamiyah Sondeng, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

10. Besse Nuryanti, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar

11. Andi Fitriani, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Makassar

12 Deddy Yosep Orie, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

13. Rahmi Indry Sam, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

14. Daniel Dessi Arruanlumeme, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

15. Sri Wanti Mamonto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Dinas Kebudayaan Kota Makassar

16. Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Makassar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

17. Monica Suparman, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Manggala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

18. Nurtina, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga NBerencana Kecamatan Mamajang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

19. Lukman, Kepala Seksi Manajemen Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.

20. Paisal, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar

21. Linda Any Fitriani, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Makassar

22. Fatmawati, Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Formal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar

23. Yusuf Susandy Misman, Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar

24. St. Ariani K, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontoala Kota Makassar

25. M. Syarif, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

26. Hamka Darwis, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Mariso Kota Makassar

27. Aisyiyah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.