WICARA.CO.ID, MAKASSAR – Keinginan masyarakat Luwu Raya berpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) demi membentuk provinsi sendiri terus digaungkan.

Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil mendukung penuh pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Palopo itu mengatakan, dukungan tersebut bukan sekadar sikap politik.

Namun sebagai bentuk keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan kemandirian daerah.

Bahkan, PDIP secara resmi telah menyampaikan pandangan umum fraksinya di DPRD Palopo yang menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya.

“PDIP mendukung penuh. Khusus di DPRD Kota Palopo, kami sudah menyampaikan pandangan umum fraksi dan sepenuhnya mendukung pembentukan Provinsi Luwu Raya,” ujar Alfri Jamil dengan nada tegas, Kamis (12/2/2026).

Harapannya, dengan terbentuknya provinsi baru, Luwu Raya bisa mandiri dan mengatur sendiri potensi daerah serta sumber daya alam yang dimiliki.

Ia berharap pemerintah pusat dan Pemprov Sulsel dapat merespons secara serius aspirasi masyarakat Luwu Raya.

Menurutnya, tuntutan pemekaran wilayah lahir dari kondisi objektif yang selama ini dirasakan langsung masyarakat.

Alfri menilai, Luwu Raya merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam.

Daerah ini memiliki tambang nikel, tambang emas, serta hasil bumi yang melimpah.

Namun, kekayaan tersebut dinilai belum berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan di wilayah Luwu Raya.

“Sebetulnya Luwu Raya ini memiliki sumber daya alam yang besar. Ada tambang nikel, ada tambang emas, dan juga hasil bumi yang melimpah. Namun, bagi hasil dari kekayaan tersebut selama ini lebih banyak dirasakan oleh Pemprov Sulsel,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, porsi pembagian hasil yang diterima daerah di Luwu Raya relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan.

Akibatnya, pembangunan di sejumlah wilayah dinilai tertinggal, terutama pada sektor infrastruktur dasar.

“Dengan persentase pembagian yang ada, pembangunan di Luwu Raya selama ini sangat tertinggal. Kita bisa lihat kondisi infrastruktur jalan menuju Seko, Rampi, serta beberapa daerah lain di kabupaten dan kota di Luwu Raya yang belum tersentuh pembangunan secara memadai, padahal kontribusi daerah ini ke Sulsel cukup besar,” jelas Alfri.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu faktor pendorong kuat munculnya keinginan masyarakat Luwu Raya untuk membentuk provinsi sendiri.

Dengan menjadi provinsi mandiri, Luwu Raya diharapkan dapat mengelola langsung anggaran dan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat setempat.

“Selama ini sumber daya alam kami dikeruk, tetapi tidak dinikmati secara signifikan oleh masyarakat. Walaupun ada, tetapi tidak sebanding dengan daerah lain. Ini tidak adil. Karena itu, sudah saatnya Luwu Raya berdiri sendiri dan mengatur rumah tangganya sendiri sebagai sebuah provinsi,” tegasnya.

Alfri juga menegaskan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak akan menjadi beban bagi pemerintah pusat.

Justru sebaliknya, dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, daerah ini dinilai mampu menopang pembangunan secara mandiri.

Terkait perkembangan terbaru, Alfri mengungkapkan bahwa telah dilakukan pertemuan antara para legislator asal Luwu Raya dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari pertemuan tersebut, Kemendagri telah menunjuk salah satu lembaga untuk menyusun naskah akademik sebagai bagian dari pemenuhan syarat administratif pembentukan Provinsi Luwu Raya.

“Insya Allah dalam waktu dekat, Badan Pekerja Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) juga akan menggelar pertemuan DPRD se-Luwu Raya untuk menyampaikan rekomendasi hasil rapat paripurna sebagai bentuk dukungan resmi terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) nilai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya memasuki masa krusial.

Perjuangan pemekaran wilayah tersebut telah memasuki tahapan krusial yang membutuhkan soliditas seluruh elemen.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, dengan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) KKLR, Arsyad Kasmar, di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur

Keduanya sepakat, ikhtiar pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak lagi bisa dijalankan secara sporadis

Melainkan harus terarah, sistematis, dan didukung oleh persatuan seluruh pemangku kepentingan di Luwu Raya.

“Alhamdulillah, saat ini kita melihat soliditas yang luar biasa dari elemen-elemen perjuangan di Luwu Raya. Para kepala daerah, pimpinan DPRD, mahasiswa, hingga masyarakat semuanya bersatu. Termasuk KKLR yang sejak awal konsisten berada di garis perjuangan Provinsi Luwu Raya. Mari kita jaga persatuan ini dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal kecil yang justru bisa melemahkan sinergi kita,” ujar Arsyad Kasmar.

Arsyad menegaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kini telah memasuki fase pemenuhan syarat administratif.

Itu dilakukan demi menyesuaikan ketentuan perundang-undangan.

Sehingga keberadaan Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP-DOB) Provinsi Luwu Raya harus didukung bersama.

BPP DOB ini dibentuk oleh Kedatuan Luwu bersama KKLR.

Secara teknis, BPP-DOB Provinsi Luwu Raya sudah mulai bekerja dan berkolaborasi dengan para kepala daerah serta pemangku kepentingan se-Luwu Raya.

Targetnya adalah menuntaskan seluruh persyaratan dan dokumen administratif untuk diajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI,” jelasnya.

Arsyad menekankan, dukungan formal dari pemerintah daerah dan DPRD se-Luwu Raya menjadi bagian penting dari tahapan tersebut.

Kita mendorong agar rekomendasi dan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD se-Luwu Raya dapat segera dituntaskan, untuk kemudian dibawa ke Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila seluruh dokumen administratif dan naskah akademik kelayakan telah lengkap, BPP-DOB akan menyampaikan itu ke pemerintah pusat.

Hasbi Syamsu Ali, mengajak seluruh elemen pergerakan di Luwu Raya untuk mulai menata ritme gerakan di lapangan

Apalagi pasca rangkaian aksi demonstrasi masif yang berlangsung pada Januari lalu.

“Kami sangat mengapresiasi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan kawan-kawan di Luwu Raya. Berkat aksi itulah, aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya terdengar lebih nyaring di pemerintah pusat,” bebernya.

Kendati demikian, Hasbi meminta model gerakan blokade jalan di lapangan mulai dikurangi.

Ia menilai, gerakan yang mendulang simpatik warga luas bisa lebih diutamakan

Apalagi seiring dengan masuknya perjuangan pada tahap pemenuhan dokumen administratif.

“Saat ini kita fokus pada kerja-kerja administratif. Karena itu, kami mengimbau agar aksi-aksi seperti blokade jalan yang berpotensi menyulitkan masyarakat mulai dikurangi, dan digantikan dengan gerakan yang lebih simpatik untuk meraih dukungan publik yang lebih luas,” katanya, yang diamini Ketua Umum BPP KKLR, Arsyad Kasmar.

Hasbi yang juga Koordinator Wilayah BPP-DOB Luwu Raya menegaskan bahwa kekompakan yang terbangun saat ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk menyukseskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

“Sudah saatnya kita tinggalkan perbedaan, friksi, dan konflik internal. Mari bersatu untuk tujuan besar, yakni pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Untuk Luwu Tengah, Insya Allah seluruh persyaratan administratif sudah siap. Untuk Provinsi Luwu Raya, inilah yang sedang kita persiapkan bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, tahapan berikutnya akan memasuki fase yang lebih krusial dan membutuhkan dukungan pembiayaan serta logistik perjuangan.

“Kami telah meluncurkan Program Seribu, Sepuluh Ribu, atau Seratus Ribu untuk Provinsi Luwu Raya yang disingkat Serbu Luwu Raya. Program ini akan segera kami sosialisasikan kepada seluruh Wija to Luwu di manapun berada. Ini adalah perjuangan kita bersama,” pungkas Hasbi.